BIGS Laporkan Dana Persib ke KPK

PersibBANDUNG (SI) – Diam-diam,Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) ternyata telah melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah Persib dari APBD Kota Bandung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Empat indikator dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah dilaporkan BIGS kepada KPK pada 31 Maret 2009 lalu.Namun laporan tersebut belum bisa ditindaklanjuti oleh tim penyidik KPK karena harus dilengkapi terlebih dulu. Peneliti senior BIGS Bandung Dedi Haryadi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melengkapi data laporan tersebut.

KPK, lanjut dia,sudah memberi feed back dan berjanji menindaklanjuti laporan BIGS jika data yang dipaparkan sudah lengkap. ”Kami segera mengirimkan data yang harus dilengkapi ke KPK. Yang jelas, kemungkinan besar Persib akan terkena empat penyimpangan,”ujar Dedi kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung, kemarin.

Empat indikator dugaan penyimpangan tersebut adalah pencairan dana ke Persib sebesar Rp29,5 miliar yang dinilainya merupakan anggaran ilegal.Pasalnya, berdasarkan Permendagri No 13/2006 yang diperbaharui menjadi Permendagri No 9/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,Persib tidak termasuk dalam kategori penerima dana hibah.

Persib bukan LSM, BUMD atau lembaga keagamaan, tapi masuk dalam kelompok profesional.Jadi, pemberian anggaran tersebut jelas melanggar aturan,”tegas Dedi. Penyimpangan kedua, lanjut dia, dari hibah tersebut diduga telah terjadi fenomena penggelapan pajak. Dia mengungkapkan, total utang pajak Persib dalam 5 tahun mencapai Rp13,77 miliar.

Pengurus Persib berkewajiban mengatur, melaporkan,dan meyetorkan pajak dari dana APBD tersebut. Indikator penyimpangan ketiga adalah dugaan terjadinya mark up gaji pemain Persib. BIGS memperkirakan, anggaran gaji pemain antara yang dilaporkan dengan yang diterima pemain tidak sama.

BIGS menduga anggaran tersebut di-mark upantara 10-20%.Dia mencontohkan, penjaga gawang Persib Tema Mursadat disebutkan memperoleh gaji Rp750 juta, namun BIGS menduga gaji yang diberikan ke yang bersangkutan kurang dari angka yang dilaporkan.

”Kami menduga, di kontrak pemain mungkin disebutkan angka semisal Rp750 juta. Padahal kenyataannya bisa saja ada semacam kesepakatan bahwa gaji tersebut dipotong sehingga besarnya kurang dari angka tersebut,”ungkap Dedi. Penyimpangan terakhir, BIGS menduga adanya ”pungutan”atau suap yang diberikan kepada beberapa oknum pejabat eksekutif dan DPRD Kota Bandung dalam proses pencairan dana Persib.

Berdasarkan pengalamannya, transaksi di lingkungan pemerintahan masih diwarnai pungutan-pungutan liar, praktik gratifikasi, dan semacamnya. Dedi membenarkan adanya pengakuan seorang anggota DPRD Kota Bandung mengenai kuitansi kosong yang diberikan kepada penerima dana hibah.

Sebagai LSM,kata Dedi,pihaknya mengaku kesulitan untuk membuktikan dugaan tersebut. Namun jika KPK turun tangan, pembuktian berbagai dugaan ini akan jauh lebih mudah. Dedi menjelaskan, setelah KPK menerima laporan dugaan penyimpangan anggaran, biasanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun akan dilibatkan.Karena itu pihaknya lebih memilih melaporkan langsung ke KPK.

Dalam laporan awal, BIGS hanya menyebutkan tiga dugaan. ”Dugaan yang keempat baru saya tambahkan bersamaan dengan pengiriman data yang harus dilengkapi,”jelasnya. Dugaan mark upatau pungutan dalam pembayaran gaji bagi pemain Persib diakui oleh seorang pemain. Bahkan, hal tersebut kerap terjadi pada musim lalu atau saat bergulirnya Liga Indonesia 2007/ 2008.

”Kalau gaji kami telat dibayarkan, ada semacam keharusan bagi pemain untuk menyisihkan sekian persen dari jumlah gaji yang diterima supaya dana tersebut bisa dicairkan dan bisa segera kami terima,” beber seorang pemain Persib yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis. Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kota Bandung Henry Pantas Panggabean pernah mengakui bahwa selama ini hampir semua pencairan dana hibah atau bantuan sosial (bansos) kerap diwarnai adanya uang fee untuk ”memperlancar proses”.

Praktik ini bukan tidak mungkin terjadi juga pada pencairan dana hibah Persib yang dialokasikan di APBD 2008 dan 2009. Henry menjelaskan, dalam APBD Kota Bandung murni dan perubahan 2008, dana hibah bagi persib dialokasikan sebesar Rp32 miliar. Sedangkan di APBD murni 2009, dialokasikan Rp3,5 miliar.

Dana itu memang bukan hanya untuk Persib profesional (senior), tapi dialokasikan juga untuk Persib junior.Tapi pastinya 90% untuk Persib profesional,”ujar Henry. Guna membuktikan adanya penyimpangan, DPRD berencana meminta bantuan BPK perwakilan Jawa Barat.

BPK diminta mengaudit aliran dana yang dipakai manajemen Persib. Dugaan adanya fee bagi eksekutif maupun legislatif dibantah Manajer Persib Jaja Soetardja.Dia mengaku selama menjadi pengurus Persib,belum pernah memberi fee atau menerima/meminta fee dari pihak manapun.Jaja mengaku untuk Persib pihaknya menerima Rp30 miliar.

Sementara Rp5 miliar lagi, dia tidak tahu persis dialokasikan untuk apa karena hal tersebut ditangani bendahara. Ketua Harian Persib Bandung yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi juga menyangkal berbagai dugaan penyelewengan dan fee.”Selama ini kami tidak prnah memberikan fee pada pihak mana pun. Jangankan memberikan fee, untuk pertandingan Persib saja masih kekurangan dana.

Kami tidak mengurus hal-hal seperti itu,”tegasnya. Sebaiknya, lanjut dia, pihak yang menduga adanya pemberian fee tersebut jangan hanya mengindikasikan namun pernyataannya harus dapat dibuktikan.Dalam mekanisme pencairan dana hibah, si penerima hibah akan diberikan akta hibah jika anggaran yang diminta sudah disetujui oleh DPRD.

Selanjutnya wali kota akan mengeluarkan surat keputusan (SK) hibah atau bisa dengan SP2D. ”Proses pemberian dana hibah Persib sama dengan dana hibah yang lain jadi tidak ada pengecualian dan semua sesuai prosedur, tidak dengan cek kosong,”tegasnya. Ketua Dewan Pembina Badan Pengelola Persib Bandung yang juga Wali Kota Bandung Dada Rosada mengaku tidak mengetahui adanya fee yang diberikan kepada pihak tertentu.

Meski begitu, Dada sepakat dengan rencana DPRD yang akan meminta BPK membantu memeriksa laporan penggunaan anggaran hibah Persib. Keinginan DPRD dan Wali Kota Bandung itu pun disambut baik BPK Perwakilan Jabar.Kepala BPK Perwakilan Jabar Gunawan Sidauruk menyatakan siap mengaudit dana hibah APBD untuk Persib.Namun, dia masih menunggu permintaan resmi dari DPRD atau Pemkot Bandung. (Sindo).*

Tulis Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s