BPK Siap Audit Dana Hibah Persib

Persib BANDUNG (SI) – Kepala BPK Perwakilan Jabar Gunawan Sidauruk siap mengaudit dana hibah APBD Kota Bandung yang diperuntukkan bagi Persib Bandung. Namun, hingga kemarin DPRD Kota Bandung belum mengajukan permohonan kepada BPK untuk pemeriksaan anggaran. ”Jika memang DPRD memerlukan kami, kami sangat siap untuk membantu untuk mengaudit anggaran. Namun hasil sementara dari pemeriksaan kami pada APBD Kota Bandung, anggaran dicairkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung lalu diteruskan ke Persib.

”Jadi kalau ada permintaan, kami segera audit,” kata Gunawan di Kantor BPK Perwakilan Jabar,Jalan Surapati,Kota Bandung,kemarin. Dia mengungkapkan, BPK dan DPRD bisa bekerja sama dalam pengawasan sesuai aturan yang berlaku. Secara kasat mata,persoalan dana hibah sering kali terdapat penyimpangan dalam penyalurannya. Dia berharap dalam pelaporannya, DPRD juga menyertakan data yang lengkap.

”Lebih enak jika sudah ada kisi-kisi dari si pelapor. Sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, dalam melaporkan, DPRD sama dengan masyarakat biasa.” ”Kirim surat laporan atau membawa surat tersebut langsung ke kantor kami dan berdasarkan laporan tersebut kami akan mengaudit,”paparnya.

Gunawan mengingatkan, dalam melaporkan dugaan penyimpangan, pelapor, tak terkecuali DPRD, wajib menyertakan identitas lengkap. Jika tidak, BPK tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut. ”Jika laporannya lengkap,kami akan segera menindaklanjuti. Dalam tindak lanjutnya, kami akan melakukan investigasi layaknya polisi atau jaksa.

Tapi wewenang kami berbeda, kami tak berhak untuk menangkap. Kami akan panggil semua yang terlibat dalam mekanisme pencairannya,”ucapnya. Dia mengatakan, cukup sulit membuktikan penyimpangan anggaran dana hibah. Biasanya, penyimpangan dana hibah keluar dari mulut orang dalam lembaga atau institusi yang melakukan penyimpangan.

Dengan investigasi akan diketahui penyimpangan dan juga diketahui apakah penyimpangan ini telah direncanakan sebelumnya atau spontan. ”Dalam hal ini, secara kasat yang melakukan penyimpangan biasanya individu dari institusi DPRD, Pemkot Bandung, atau KONI Kota Bandung yang juga merupakan lembaga penerima dana. Atau bisa juga ada kesepakatan si penerima dan pemberi dana.

Dengan begitu, kami akan telusuri terus termasuk penyalurannya,” ucap Gunawan. Jika uang hibah ini tidak utuh di tangan si penerima, maka yang harus diawasi adalah si pemberi, dalam hal ini Pemkot,KONI,serta DPRD Kota Bandung yang menyetujui anggaran dan cairnya dana. ”Wali kota yang bertanggung jawab terhadap APBD harus mempertanggungjawabkannya.

Disposisi ada di wali kota, tapi biasanya dikuasakan ke sekda dan jika ternyata penerima juga terlibat dalam dugaan penyimpangan, maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak manajemen Persib,”tambahnya. Sementara itu,Wali Kota Bandung Dada Rosada menegaskan, dirinya sepakat dengan keinginan DPRD yang meminta BPK membantu memeriksa laporan penggunaan anggaran hibah bagi Persib Bandung.

Bahkan, Dada meminta BPK segera turun tangan memeriksa laporan keuangan jika dinilai ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran bagi tim kesayangan Kota Bandung tersebut. ”Bukan masalah kalau BPK turun tangan untuk memeriksa langsung.

Bahkan, BPK harus turun kalau ada indikasi penyimpangan anggaran dalam laporan pertanggungjawaban nanti,” katanya saat ditemui seusai memberikan sumbangan wakaf bagi 600 siswa di Masjid Al-Ukhuwah, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, kemarin. Namun, Ketua Badan Pengelola Persib (BPP) tersebut menyebutkan, keterlibatan BPK dalam pemeriksaan penggunaan anggaran Persib harus menunggu diselesaikannya laporan pertanggungjawaban oleh manajemen Persib dan setelah diserahkan kepada wali kota dan DPRD.

Rencananya, laporan tersebut akan diberikan kepada DPRD akhir bulan ini.Hingga kini manajemen Persib sedang menyusun laporan penggunaan dana hibah tersebut. ”Yang saya tahu, pihak manajemen sedang menyusun laporan. Sampai sejauh ini belum diserahkan dan dilaporkan ke saya apakah hari ini (kemarin) atau kapan.Yang jelas, ini harus segera dilaporkan agar bisa dievaluasi,”ucapnya.

Disinggung soal mekanisme pencairan dana hibah untuk Persib, Dada mengatakan, pencairan dana tersebut diserahkan langsung kepada pihak yang menerima, dalam hal ini manajemen Persib. Pemkot hanya menyerahkan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada penerima. ”Jadi, kami memberikan dalam bentuk surat, bukan dalam bentuk dana,”paparnya.

Seperti diberitakan, DPRD Kota Bandung akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat jika indikasi penyimpangan dana hibah Persib Bandung terbukti. Menurut anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kota Bandung Henry Pantas Panggabean, kerja sama dengan BPK dimungkinkan dalam undang-undang karena di sana disebutkan bahwa BPK berpartner dengan DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan. Ini dilakukan agar tidak terjadi simpang siur kebenaran dan keakuratan data. (SeputarIndonesia).*

Tulis Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s