APBD Bandung Bermasalah

BANDUNG, TRIBUN – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) se-Jabar tahun Anggaran 2008 menunjukkan LKPD Kota Bandung paling banyak bermasalah.

BPK menemukan sekitar Rp 2,6 triliun dari sembilan laporan keuangan dengan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau masih bermasalah, kecuali Kabupaten Bandung Barat dinilai disclaimer (tidak menyatakan pendapat). Untuk Kota Bandung, nilai LKPD yang dinyatakan bermasalah oleh BPK mencapai sekitar Rp 1,1 triliun.

“Penilaian WDP itu memang masih ada masalah. Masalahnya terbagi, ada yang kerugian daerah, baru berpotensi kerugian daerah, administrasi, dan beberapa item lagi. Tapi semua masalah itu masih bisa diperbaiki sesuai dengan aturan yang ada,” kata Kepala BPK Perwakilan Jabar, Gunawan Sidauruk, seusai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada sembilan pemerintah kabupaten/kota di auditorium lantai tiga Gedung BPK Perwakilan Jabar, Kamis (29/10).

Menurut Gunawan, pemeriksaan terhadap sembilan LKPD itu menghasilkan 116 temuan, yang terdiri atas 56 temuan pemeriksaan kerugian daerah sebesar Rp 5,018 miliar, 11 temuan pemeriksaan yang berpotensi kerugian daerah Rp 24,513 miliar, 16 temuan pemeriksaan kekurangan penerimaan Rp 343,6 miliar, 29 temuan pemeriksaan administrasi Rp 813,5 miliar, dan tanah yang belum didukung bukti kepemilikan seluas 9.423.868,9 meter persegi, 48 temuan Sistem Pemeriksaan Intern Rp 1,38 triliun dan tanah seluas 272.487 meter persegi, serta 6 temuan kehematan efisiensi efektivitas atau temuan kinerja sebesar Rp 50,96 miliar.

“Kerugian daerah bisa saja terjadi karena adanya korupsi, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan hanya menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak menyeluruh sehingga menyebabkan kerugian negara misalnya pembangunan jalan dan lain-lain. Tapi memang itu bisa mengarah atau berpotensi akibat korupsi. Begitu juga dengan item penilaian yang lain seperti karena masalah administrasi,” ujar Gunawan.

Pada LKPD Kota Bandung, kata Gunawan, tercatat yang tertinggi mengalami kerugian daerah senilai Rp 1,2 miliar. Sedangkan total keuangannya yang dinilai masih bermasalah oleh BPK mencapai sekitar Rp 1,1 triliun.

Gunawan juga menunjukkan beberapa permasalahan yang masuk dalam item Kerugian Daerah pada laporan hasil pemeriksaan LKPD Kota Bandung, seperti adanya kekurangan volume kerja sekitar Rp 191,7 juta, perjalanan dinas ganda sebesar Rp 75.140.000, pembayaran tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp 172.363.000, dan kelebihan pembayaran sekitar Rp 768,5 juta.

“Yang pasti, kami hanya minta kepada semua daerah, hasil pemeriksaan ini harus diklarifikasi. Kami tidak berwenang untuk menentukan apakah ini bermasalah hukum pidana atau tidak karena ini kewenangan aparat hukum,” kata Gunawan.

Mengenai kategori kerugian daerah dalam pemeriksaan BPK, dijelaskan Gunawan, satu-satunya cara mengklarifikasinya secara administrasi keuangan adalah dengan mengembalikan kelebihan uangnya ke kas daerah. Karena kategori tersebut kebanyakan berupa hasil pekerjaan yang kurang volumenya, hasil pekerjaannya tidak mungkin ditambah lagi.

Gunawan menegaskan, menurut aturan, baik kerugian keuangan daerah maupun semua hasil laporan BPK itu harus diklarifikasi selambat-lambatnya 60 hari setelah pemerintah daerah menerima hasil audit.

“Jika dalam jangka waktu tersebut, hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti, temuan-temuan itu bisa direkomendasikan sebagai temuan pidana kepada aparat berwajib,” tegasnya. (tribunjabar.co.id)

Tulis Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s